ViralNews.id - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa dampak perubahan iklim bukanlah isapan jempol semata. Bahkan, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kerugian ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai angka Rp544 triliun akibat perubahan iklim.
"Dalam kurun waktu 2020-2024, potensi kerugian ekonomi di Indonesia akibat dampak perubahan iklim dapat mencapai angka Rp544 triliun jika tidak ada intervensi kebijakan," ujar Dwikorita dalam keterangan resminya pada Jumat (7/7/2023).
Dalam rangka mengatasi hal ini, Dwikorita menyatakan bahwa kebijakan ketahanan iklim harus menjadi salah satu prioritas utama yang mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun hingga tahun 2024 mendatang.
"Keterlibatan BMKG sangat penting karena menurut perhitungan Kementerian Keuangan, kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahun," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwikorita mengungkapkan bahwa data dan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG tidak hanya diperlukan untuk penanggulangan bencana alam, tetapi juga dalam bidang kesehatan, konstruksi, energi pertambangan, pertanian kehutanan, tata ruang, industri, pariwisata, transportasi, pertahanan keamanan, sumber daya air, hingga kelautan perikanan.
"Khususnya di sektor pertanian, BMKG terus melakukan penguatan literasi iklim dan cuaca kepada petani dan penyuluh pertanian sebagai langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sekolah lapang iklim (SLI) terus digelar di seluruh Indonesia dengan fokus pada berbagai komoditas unggulan pertanian," tambahnya.
Dwikorita juga menambahkan bahwa informasi mengenai kondisi iklim yang dikeluarkan oleh BMKG telah digunakan sebagai salah satu acuan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta rekomendasi dalam sistem pemantauan ketahanan pangan nasional. Data dan informasi tersebut mencakup anomali iklim global, pemantauan kondisi iklim, dan prediksi iklim.
"Informasi tersebut dapat menjadi acuan awal untuk menentukan status ketahanan pangan nasional, apakah dalam kategori aman, waspada, siaga, atau awas," pungkasnya.
