VIRALNEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wali Kota Prabumulih, Arlan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data yang telah dilaporkan.
"Kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan tapi juga patuh terkait dengan isinya," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).
Menurut Budi, pengecekan dilakukan guna memastikan kesesuaian laporan kekayaan. "Apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan," tambahnya.
Ia menekankan bahwa LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi karena membuka ruang pengawasan publik terhadap pejabat negara.
Berdasarkan situs LHKPN KPK, Arlan tercatat memiliki kekayaan senilai Rp17,002 miliar yang dilaporkan pada 13 Agustus 2024 ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Prabumulih. Kekayaan itu terdiri atas 18 bidang tanah dan bangunan, 12 kendaraan, harta bergerak lain, kas dan setara kas, serta utang Rp2 miliar.
Nama Arlan sebelumnya menjadi sorotan usai polemik pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah. Isu tersebut ramai dibicarakan publik karena diduga terkait teguran terhadap anak Wali Kota.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, A Darmadi, membantah pencopotan Roni terkait persoalan tersebut. Menurutnya, mutasi dilakukan karena tiga kasus yang menimpa sekolah, termasuk dugaan kasus chat mesum guru, parkir berbayar, dan insiden saat hujan deras yang melibatkan anak Wali Kota.
Arlan sendiri menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf lewat akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa informasi soal pencopotan kepala sekolah adalah hoaks.
"Saya belum memindahkan Pak Roni, saya baru menegur karena ada masalah di sekolah," kata Arlan. (lil)