indeks

Perjuangan Pita Limjaroenrat Menuju Kursi PM Thailand Belum Berakhir, Meski Dicurangi Rezim

Rabu, 19 Juli 2023 | 23:54 WIB
Kandidat PM Thailand Pita terus berupaya agar bisa mengikuti Pilpres yang akan digelar dalam waktu dekat

Militer Thailand juga melakukan monopoli bisnis besar-besaran

Kini, Pita membutuhkan lebih banyak suara. Pada Senin (17/07), Pita mengatakan bahwa dia akan mencoba kembali mencalonkan diri sebagai PM Thailand di putaran kedua.

Namun, dia menyatakan kalau dirinya akan mengizinkan seorang kandidat dari partai koalisinya untuk mencalonkan diri jika dirinya kembali gagal mengumpulkan suara dukungan.

Calon lain yang dimaksud Pita itu kemungkinan besar berasal dari partai Pheu Thai.

Partai tersebut meraup 141 kursi dalam pemilu, yakni 10 kursi lebih sedikit dari 151 kursi yang diraih MFP pimpinan Pita.

Koalisi delapan partai tersebut berhasil mengumpulkan total 312 kursi di DPR Thailand, dengan mayoritas anggota parlemen terpilih.

Meski demikian, perdana menteri baru Thailand membutuhkan setengah dari pemungutan suara gabungan dari total 740 anggota parlemen dan senat.

Koalisi delapan partai tersebut hanya mampu mengumpulkan 324 suara minggu lalu, jauh di bawah minimal 376 suara yang dibutuhkan.

Pita adalah satu-satunya kandidat MFP, sementara Pheu Thai mendaftarkan tiga nama, yakni Srettha Thavisin; Paetongtarn Shinawatra, putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan oleh kudeta militer tahun 2006; dan Chaikasem Nitsiri, seorang ahli strategi utama partai.

Paetongtarn disebut-sebut sebagai prospek utama partai Pheu Thai selama kampanye pemilu kemarin. Tetapi, Srettha justru muncul sebagai kandidat favorit.

Srettha baru terjun secara aktif ke dunia politik tahun lalu. Nilai jual terkuat Srettha, yakni ketajaman bisnis dan pengalamannya.

Jika Pita atau kandidat dari Pheu Thai tidak mampu memenangkan suara parlemen, maka akan ada tekanan untuk membentuk koalisi baru, dengan menambahkan mitra yang kurang liberal.

Hal itu berarti koalisi baru akan menjatuhkan MFP yang dipandang sebagai batu sandungan, karena posisi proposal reformasi MFP untuk kerajaan.

Sementara, MFP telah bertekad untuk tidak mendukung pemerintahan dengan partai-partai yang tercemar oleh hubungan sembilan tahun dukungan militer.

MFP kemungkinan akan lebih nyaman menjadi oposisi.

Halaman:

Tags

Terkini

IIMS 2025: ALVA Bawa Teknologi Unggulan ACCEL Charge

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:30 WIB