VIRALNEWS.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan langkah tegas guna mengatasi masalah polusi udara yang semakin memburuk di ibu kota.
Rencananya, pemerintah akan mewajibkan semua kendaraan bermotor untuk menjalani uji emisi. Sebagai langkah awal, DKI Jakarta akan melaksanakan operasi razia uji emisi terhadap kendaraan bermotor di wilayahnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengungkapkan rencana ini dalam sebuah pernyataan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (14/8/2023).
"Tadi, Pak Gubernur DKI Jakarta juga telah mengumumkan niatnya untuk segera melaksanakan razia uji emisi guna memastikan kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor," kata Menteri Siti Nurbaya.
Beliau juga menambahkan, "Kami akan memulai langkah ini di DKI Jakarta atau wilayah Jabodetabek terlebih dahulu. Namun, nantinya jika hasilnya memuaskan, langkah serupa akan diterapkan di tempat lain juga."
Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah mendesak agar masyarakat secara aktif mengikuti uji emisi kendaraan.
Namun, menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat Jakarta untuk menjalani uji emisi masih rendah, berkisar antara 3 hingga 10 persen.
"Ini adalah data dari Jakarta Pusat yang hanya mencapai 3,86 persen, dan Jakarta Utara dengan angka 10,69 persen. Oleh karena itu, uji emisi ini menjadi sarana yang memaksa pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi dan perawatan pada kendaraannya sendiri," jelas Menteri Siti Nurbaya.
Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan uji emisi akan diwajibkan terlebih dahulu bagi kendaraan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Selain itu, hasil uji emisi akan menjadi syarat penting untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak kendaraan.
"Dalam hal ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengembangkan formula yang tepat.
Namun, perlu dilakukan sosialisasi kepada publik terkait hal ini, terutama karena berkaitan dengan kewajiban pajak. Namun, upaya ini sangatlah berarti," tambah Menteri Siti Nurbaya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas untuk membahas isu polusi udara di wilayah Jabodetabek. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyoroti kondisi udara yang semakin memburuk di wilayah tersebut.
"Pagi ini, kami mengadakan rapat terkait kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang selama seminggu terakhir mengalami penurunan drastis. Kualitas udara di sana sangat buruk," ujar Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (14/8/2023).