VIRALNEWS.ID, Jakarta - Rencana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk menghadirkan layanan kesehatan hewan melalui skema mirip BPJS mendapat kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, dari Fraksi PSI.
Francine menyambut baik inisiatif tersebut, namun mengingatkan bahwa prioritas utama pemerintah provinsi adalah memenuhi layanan dasar kesehatan hewan terlebih dahulu.
Ia menyoroti minimnya keberadaan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Jakarta, yang saat ini baru berjumlah satu unit dan melayani hewan domestik.
“Saat ini baru satu Puskeswan yang melayani hewan domestik,” ujarnya, Senin (9/6). Francine mempertanyakan urgensi peluncuran program BPJS Hewan di tengah ketidakmerataan fasilitas kesehatan hewan yang bisa diakses masyarakat.
“Puskeswan yang biaya layanannya lebih terjangkau oleh masyarakat baru ada satu,” tambahnya.
Politisi PSI ini juga mengingatkan agar Pemprov DKI tidak terburu-buru meluncurkan program baru tanpa kesiapan infrastruktur, regulasi, dan tenaga medis yang memadai. “Prioritasnya tetap harus pada pemenuhan layanan dasar lebih dahulu,” tegas Francine.
Selain itu, Francine mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 yang mengatur pembentukan minimal 15 Puskeswan di wilayah Jakarta sebagai langkah awal pemenuhan layanan dasar kesehatan hewan.
"Pembentukan 15 puskeswan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu," pungkasnya. (lil)