ITDC (Injourney Tourism Development Corporation) telah menggelar rapat bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membahas persiapan MotoGP Mandalika, termasuk isu terkait dugaan pungutan liar terhadap calon marshal atau relawan.
Troy Reza Warokka, Chairman MotoGP Mandalika sekaligus Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ITDC, menegaskan bahwa seleksi marshal untuk MotoGP Mandalika sepenuhnya gratis. Pihaknya akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pemungutan biaya ilegal.
"Kami telah melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat Pemprov NTB, termasuk dengan Penjabat Gubernur dan Sekda, untuk membahas penerimaan relawan MotoGP yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab dengan memungut biaya," ungkap Troy kepada detikOto, Selasa (3/9).
Troy juga menambahkan bahwa selama ini relawan diutamakan berasal dari NTB, dan proses rekrutmen tidak dikenakan biaya apapun.
Antusiasme masyarakat untuk menjadi relawan di MotoGP Mandalika terus meningkat, tidak hanya dari NTB, namun juga dari luar daerah seperti Jakarta dan sekitarnya.
Sebelumnya, ITDC mengungkap adanya praktik pungli dalam rekrutmen marshal MotoGP Mandalika yang mulai terendus sejak pekan lalu. ITDC mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran semacam itu.
Pada tahun lalu, marshal MotoGP Mandalika menerima bayaran Rp 150 ribu per hari dengan jam kerja 11 jam per hari. Selain itu, mereka juga mendapatkan jatah makan tiga kali sehari. Meski bayaran tidak terlalu tinggi, posisi marshal tetap diminati karena mereka akan mendapatkan sertifikat khusus dari Dorna Sport yang diakui secara internasional.
Tugas marshal MotoGP mencakup berbagai hal penting selama balapan, mulai dari menjaga kebersihan lintasan, mengibarkan bendera, berjaga di area pit lane dan starting grid, hingga membantu pebalap yang terjatuh di gravel.