VIRALNEWS.ID - Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) mengusulkan agar besaran insentif kendaraan ditentukan berdasarkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Usulan ini disampaikan Sekretaris Jenderal GIAMM, Rachmat Basuki, dalam acara di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).
Menurut Basuki, kebijakan tersebut akan mendorong produsen untuk memperluas penggunaan komponen lokal. Dengan demikian, kapasitas produksi nasional bisa meningkat sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri.
“Kalau maunya GIAMM, semakin tinggi TKDN mobilnya, semakin besar insentif yang diberikan. Tapi TKDN-nya harus nyata, jangan hanya dari aktivitas assembling yang dihitung 30 persen,” ujarnya.
Basuki menilai aturan TKDN minimal 40 persen untuk kendaraan bermotor masih terlalu rendah. Pasalnya, sebagian besar nilai tersebut masih dihitung dari aktivitas perakitan. Ia mencontohkan mobil listrik berbasis baterai (BEV) yang hanya dirakit di Indonesia sudah bisa memperoleh TKDN 30 persen, meski komponennya seluruhnya diimpor.
“Kalau BEV peraturannya hanya dirakit di Indonesia, sudah dapat 30 persen TKDN. Kalau begitu impor saja semua komponennya, karena assembling sudah dihitung 30 persen,” kata Basuki.
Sebaliknya, lanjut dia, mobil konvensional seperti Avanza dengan mesin pembakaran internal (ICE) sudah mencapai TKDN 80 persen karena komponennya disuplai dari pabrik lokal. Kondisi ini, menurutnya, lebih memberikan dampak terhadap tumbuhnya industri penunjang seperti produsen bodi, kemudi, dan komponen lainnya.
Basuki juga menyoroti tantangan dalam upaya lokalisasi komponen kendaraan. Selama dua tahun terakhir, kebijakan pemerintah yang memberi fasilitas lebih besar bagi mobil listrik impor dinilai justru menghambat penyerapan komponen lokal.