VIRALNEWS.ID - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengajukan permintaan kepada industri-industri yang beroperasi di daerah penyangga Jakarta untuk mengatur kegiatan operasional mereka.
Alasannya adalah karena pabrik-pabrik yang berlokasi di sekitar Jakarta dianggap turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat polusi udara di Ibu Kota.
"Dengan adanya pengaturan yang baik pada seluruh pabrik di daerah penyangga Jakarta ini, saya yakin dampak polusi udara akan dapat berkurang secara signifikan. Kita perlu memahami bahwa dampak dari aktivitas industri ini pada akhirnya akan berdampak pada Jakarta," ujar Prasetyo kepada para wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Rabu (16/8/2023).
Sebagai wilayah hilir, Prasetyo menjelaskan bahwa Jakarta secara langsung akan merasakan akibat dari aktivitas industri di wilayah hulu dan sekitarnya. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa jumlah gedung pencakar langit di Jakarta jauh lebih banyak daripada area lahan hijau.
"Kondisi geografis Jakarta yang terletak lebih rendah dibandingkan sekitarnya, membuat asap polusi mudah tersebar dan terperangkap di antara gedung-gedung pencakar langit. Jakarta juga memiliki banyak pabrik yang berada di pinggir-pinggirnya. Oleh karena itu, perhatian terhadap situasi dan kondisi saat ini sangatlah penting," tambahnya.
Prasetyo menyatakan rencana untuk mengatur jam kerja bagi para pegawai dengan mendorong penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Ia juga berharap agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dapat menerapkan pendekatan serupa di sektor eksekutif.
"Mengenai penerapan WFH, hal ini dapat diatur oleh eksekutif. Sementara itu, kami di DPRD akan mengurangi penggunaan mobil pribadi dan mendorong naik transportasi umum. Langkah ini sudah cukup sesuai dengan kondisi saat ini," jelasnya.
Sebelumnya, Prasetyo telah mengungkapkan bahwa DPRD DKI Jakarta telah mengambil sikap terkait penanganan polusi udara. Salah satu tindakan yang diusulkan adalah penerapan kerja dari rumah (WFH) sebesar 50 persen bagi ASN Pemprov DKI.
"Apabila pihak terkait tidak mengambil langkah dan tindakan yang memadai, DPRD akan mengambil tindakan. Saya akan mendorong agar rekan-rekan pegawai bekerja dari rumah, dan satu di antara tindakan yang kami usulkan adalah menerapkan WFH sebanyak 50 persen bagi ASN Pemprov DKI mulai dari tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober," paparnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan penerapan WFH sebanyak 75 persen bagi pegawai instansi pemerintah dan swasta pada tanggal 4 hingga 7 September 2023. Usulan ini bertepatan dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
"Usulan untuk menerapkan WFH sebanyak 75 persen pada seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta pada tanggal 4 hingga 7 September dilakukan seiring dengan penyelenggaraan KTT ASEAN. Pada periode ini, kami mengimbau agar Jakarta benar-benar libur, mengingat peran penting Jakarta sebagai penopang. Perhatian terhadap situasi dan kondisi saat ini harus terus dijaga," tandasnya.
