VIRALNEWS.ID - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto, menyoroti pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kementerian Pertahanan.
Kritik tersebut diutarakan pada Selasa (2/1) di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, di mana Hasto menyebut pengadaan alutsista terkait erat dengan PT Teknologi Militer Indonesia yang diduga diisi oleh sahabat-sahabat dekat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Ini yang membedakan dari kekuatan pergerakan rakyat dengan membangun kekuatan pertahanan ditinjau dari kekuatan anak bangsa dalam mengembangkan industri alutsista nasional daripada sekadar beli, beli, dan beli bahkan sampai pinjaman ke luar negeri yang meningkat mencapai Rp 380 triliun ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok," ungkap Hasto.
Hasto juga menyoroti peningkatan utang luar negeri Indonesia hingga mencapai Rp 380 triliun sebagai dampak dari pembelian alutsista.
Sementara mengklaim bahwa pendekatan Prabowo Subianto dengan menambah utang luar negeri sebesar Rp 386 triliun dinilai tidak efektif dan lebih baik dilakukan dengan memberdayakan industri nasional.
Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan tanggapan pada Jumat (5/1).
Dahnil menyatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh Hasto seharusnya bersifat teknis, bukan politis.
"Pertama begini, ketika ini disampaikan seorang teknorat itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian disampaikan dengan bahasa politis, ini menjadi masalah karena seolah-olah ditarik seperti kemarin pernyataan mas Hasto," ujar Dahnil dalam sebuah acara bedah buku di Jakarta Selatan.
Dahnil mengklarifikasi bahwa setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbasis pada kinerja dan program yang diajukan oleh setiap instansi, termasuk Kementerian Pertahanan.
Dia menegaskan bahwa tidak ada yang namanya utang Kementerian Pertahanan atau utang Prabowo Subianto.
"Tidak ada itu yang namanya apalagi utang Prabowo Subianto. Itu lebih nggak ada lagi. Yang harus dipahami oleh publik adalah ini APBN, APBN itu ada sisi pendapatan, ada sisi belanja, ada sisi pembiayaan," jelas Dahnil.
Dahnil juga menyoroti bahwa kondisi defisit APBN disebabkan oleh pembayaran utang negara, bukan semata-mata pengadaan alutsista.
Dia mencatat bahwa utang bukan hanya terdapat di Kementerian Pertahanan, melainkan juga digunakan oleh berbagai kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Sosial.
"Dari utang itulah untuk menutupi defisit ini. Pembiayaan itu. Nah utang ini bukan hanya digunakan Kementerian Pertahanan, tapi juga digunakan Kemensos, juga digunakan kementerian kementerian yang lain. Termasuk Kementan yang disebut dari PLN untuk pembiayaan luar negeri," tegas Dahnil.
