ViralNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini menjadi sorotan. Selain masalah etik para pimpinan KPK yang terkuak ke publik, masalah pegawai 'nakal' di Rutan KPK juga tak kalah memprihatinkan.
Terbaru, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkap adanya temuan dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. Pengawas KPK itu menyebut ada puluhan pegawai di rutan KPK diduga terlibat pungli.
"Diduga yang terlibat bahkan puluhan pegawai rutan KPK," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (20/6)
Dewas KPK belum merinci siapa saja pagawai yang diduga terlibat dalam tindakan pungli di rutan. Namun ia mengungkapkan bahwa nama-nama terduga pelaku telah diserahkan ke pimpinan KPK.
"Tunggu saja hasil penyelidikan KPK karena Dewas sudah menyerahkan dugaan tindak pidana yang dilakukan para staf pengelola rutan KPK tersebut kepada Pimpinan KPK," ujarnya.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho sebelumnya menyebut dugaan pungli di rutan KPK itu mencapai Rp4 miliar. Hal itu disampaikan Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6).
Dia mengatakan temuan ini merupakan hasil pengusutan Dewas, bukan laporan pihak lain. Hal ini menjadi preseden buruk lembaga antirasuah itu, yang selama ini mendulang kepercayaan besar dari publik.
"Ini tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan bahwa Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini dan siapa saja yang terlibat, kami tidak pandang," ucapnya.
Albertina Ho merinci dari hasil penelusuran mereka, pungli yang dilakukan pegawai 'nakal' di rutan KPK mencapai Rp4 miliar
"Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp4 miliar, jumlah sementara," tukasnya.
Terkait pungli itu, KPK telah mengambil langkah dengan telah mengganti pegawai rutan yang diduga terlibat kasus tersebut.
"Secara administrasi ya itu sudah dilakukan, jadi mereka-mereka yang terindikasi sudah diganti," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/6).
Asep tak menyebutkan siapa pihak rutan KPK yang diganti. KPK sendiri masih terus mempelajari dan mendalami temuan di lapangan, termasuk indikasi keterlibatan kepala rutan (karutan).
"Ya (kalau) karutan kita sedang pelajari, karutan yang mana, waktu yang mana sampai mana jadi juga tidak ingin menjustifikasi seseorang tanpa ada bukti-bukti, jadi kejadian ini, ini yang harus bertanggung jawab pada periode yang mana, siapa," tutur Asep.