ViralNews.id - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo akan diperiksa di Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kapasitas sebagai saksi besok, Senin (3/7).
Pemeriksaan terhadap Dito Ariotedjo berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI).
Hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kejaksaan Agung melalui Jampidsus Febrie Adriansyah, Minggu malam (2/7)
Menpora Dito diperiksa karena disebut-sebut oleh Irwan Hermawan, tersangka yang bakal duduk di kursi pesakitan pertama kali pada Selasa (4/7).
Dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) Irwan Hermawan mengungkap bahwa Dito Ariotedjo menerima Rp27 miliar dari dana proyek BTS BAKTI Kominfo periode November-Desember 2022.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyambut baik rencana kejaksaan agung memanggil dan memeriksa Menpora Dito agar kasus dan isu tersebut semakin terang benderang, karena berdasarkan pemberitaan disebutkan dana 27 Miliar tersebut untuk "meredam" kasus tersebut.
"Ini tentunya adalah hal berbahaya yang dapat meruntuhkan wibawa Negara Indonesia sebagai Negara Hukum," tuturnya berdasarkan rilis resmi dari Bidang Kominfo DPP KNPI yang diterima, Minggu malam (2/7).
Lebih lanjut Haris menyampaikan bahwa akan memberikan dukungan penuh kepada kejaksaan agung baik dalam bentuk aksi massa maupun pemasangan spanduk diseluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan pada penanganan tegas kasus korupsi.
"Agar kedepannya kejaksaan agung tidak lagi "masuk angin" sehingga dapat mengungkap kebenaran dari kesaksian saudara Irwan Hermawan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksan (BAP)," tukasnya.
Ia berharap dengan pemeriksaan orang nomor satu di Kementerian Olahraga itu, kesaksian tersebut yang secara tidak langsung menuduh Menpora Dito adalah pihak yang dapat "meredam" kasus korupsi yang merugikan Negara triliunan rupiah itu dapat menjadi lebih terang sesuai dengan fakta hukum.