Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Diduga Terima Gratifikasi Rp7 Miliar

Kunjungan Eddy Hiariej ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 28 Juli 2023, menarik perhatian awak media.

Saat diberikan pertanyaan terkait penyelidikan dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, Wamenkumham ini tidak memberikan jawaban yang rinci dan menghindari menjawab setiap pertanyaan secara langsung.

"Dalam perkara ini, tidak ada apa-apa. Bukan, bukan. Nanti (bicarakan dengan) pengacara saya ya," ujar Eddy sambil menunjuk ke arah tim kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Eddy juga menyerahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukumnya saat ditanya lebih lanjut mengenai pemeriksaan kali ini.

"Saya tidak ingin menjawab, biar pengacara yang bicara," tambahnya.

Dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar ini dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso.

Informasi tersebut kemudian menarik perhatian KPK untuk melakukan proses penyelidikan.

Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, menyatakan bahwa Eddy Hiariej diundang untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut.

Namun, Eddy Hiariej lebih memilih untuk bungkam dan tidak memberikan informasi lebih lanjut.

Sebelumnya, tim penasihat hukum dari Indonesia Police Watch (IPW), Deolipa Yumara, menyatakan bahwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wamenkumham Eddy Hiariej telah masuk tahap penyelidikan oleh KPK.

Pihak IPW melaporkan dugaan gratifikasi ini pada awal Mei 2023 dan berharap prosesnya dapat segera dituntaskan oleh KPK.

Dugaan penerimaan gratifikasi ini terkait dengan posisi Eddy Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kasus konsultasi hukum dan pengesahan badan hukum PT CLM.

Perusahaan tersebut terlibat dalam masalah di Polda Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana izin usaha pertambangan (IUP) pada periode April 2022 hingga Oktober 2022.