VIRALNEWS.ID, Jakarta - Aksi protes masyarakat Indonesia berbuah manis, pemerintah dengan tegas telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya. Arahan ini langsung diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, pencabutan IUP merupakan hasil dari rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, "Ini atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Prasetyo.
Pengumuman ini diumumkan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/6), diiringi dengan kehadiran Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Empat perusahaan tambang yang dicabut izinnya diantaranya PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining. Namun, ada satu perusahaan tambang yang tidak dicabut izinnya, yakin PT Gag Nikel di pulau Gag.
"Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut. Jadi mulai terhitung hari ini, pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat," ucap Bahlil.
PT GAG Nikel dinilai sebagai aset negara dan sudah sesuai AMDAL. Bahlil mengaku telah melakukan evaluasi terkait aktivitas pertambangannya. Bahlil juga mengatakan bahwa Pulau Gag berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat.
"Pulau Gag ini sekitar 42 kilometer, dan dia lebih dekat ke Maluku Utara, dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari Geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya," ujar dia.
Bahlil juga mengatakan pemerintah akan tetap mengawasi aktifitas tambang PT Gag. Bagaimana menurutmu? (lil)