VIRALNEWS.ID, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/7).
Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.
“Berdasarkan informasi dari penyidik, benar bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 8 Juli 2025, telah dilakukan serangkaian penggeledahan di salah satu tempat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (11/7).
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik, termasuk flash disk.
Harli menyatakan, penyitaan barang bukti ini diharapkan dapat memperjelas proses penyidikan yang tengah berlangsung. Namun, ia belum merinci alasan spesifik penggeledahan di kantor GOTO maupun keterkaitannya secara langsung dalam perkara.
Menanggapi penggeledahan tersebut, pihak manajemen GOTO angkat bicara. Direktur Public Affairs dan Communications GOTO, Ade Mulya, menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan siap bekerja sama penuh dengan otoritas penegak hukum.
"GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum. Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang," kata Ade dalam pernyataan tertulis.
Ia menambahkan, GOTO sebagai perusahaan publik senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini merupakan bagian dari program digitalisasi di Kemendikbudristek pada periode 2019–2022.
Dalam proses penyidikan, Kejagung telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Nadiem Makarim, staf khususnya, serta sekretaris pribadi. Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan, dan Kejagung masih melakukan penghitungan kerugian negara. (lil)