VIRALNEWS.ID, Jakarta – Pemerintah berencana menarik utang baru sebesar Rp 781,87 triliun pada tahun anggaran 2026. Angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi setelah pandemi COVID-19 pada 2021.
Rencana pembiayaan itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang dipublikasikan pada Senin (18/8/2025).
Dalam dokumen tersebut, disebutkan pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman.
APBN 2026 dirancang untuk mengemban dua agenda utama: meredam gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian sekaligus tetap mendukung program pembangunan prioritas. Pemerintah menegaskan strategi pengelolaan utang tahun depan akan dilakukan secara hati-hati, akuntabel, dan terkendali.
“Pengelolaan utang tahun 2026 dipastikan mendukung agenda pembangunan. Kebijakan anggaran ekspansif diperlukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal sehingga APBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan,” tulis dokumen tersebut.
Data menunjukkan pembiayaan utang lima tahun terakhir mencapai Rp 870,5 triliun pada 2021, Rp 696 triliun pada 2022, Rp 404 triliun pada 2023, Rp 558,1 triliun pada 2024, serta Rp 715,5 triliun pada outlook 2025. Dengan target Rp 781,9 triliun, kebutuhan pembiayaan pada 2026 menjadi yang terbesar setelah lonjakan utang masa pandemi.
Pemerintah merumuskan tiga prinsip dalam pengelolaan utang:
-
Akseleratif, memanfaatkan utang untuk mempercepat pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan.
-
Efisien, memastikan biaya utang minimal melalui pengembangan pasar keuangan dan diversifikasi instrumen.
-
Seimbang, menjaga portofolio utang tetap optimal dengan risiko yang dapat ditoleransi untuk mendukung keberlanjutan fiskal.
RAPBN 2026 juga memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini muncul karena belanja negara dipatok Rp 3.786,5 triliun, lebih tinggi dibanding target pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun. (lil)