VIRALNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap secara maksimal hingga akhir Oktober 2025. Dana tersebut, menurutnya, akan dialihkan untuk kebutuhan lain, termasuk pengurangan defisit dan utang negara.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan antisipasi penyerapan hanya akan sekian, ya kita ambil juga, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jumat (19/9).
Purbaya menegaskan tidak ada dana “mangkrak” di kementerian atau lembaga hingga akhir tahun.
Bansos Minyak Goreng
Kebijakan pengetatan penyerapan anggaran ini juga berkaitan dengan usulan DPR untuk menambah bantuan sosial (bansos). Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, meminta agar pemerintah menyalurkan tambahan minyak goreng 2 liter dalam paket bansos beras 10 kilogram.
Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan pemerintah sanggup memenuhinya dengan memanfaatkan anggaran belanja K/L yang masih bisa disesuaikan. “Kami akan monitor penyerapan dana. Jika tidak terserap dengan baik, akan diminta kembali ke negara,” tegasnya.
Dukungan Presiden Prabowo
Purbaya juga memastikan langkah tersebut sudah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto. Salah satu anggaran yang dipantau ketat adalah milik Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau uangnya nggak bisa diserap, Presiden juga tidak setuju. Tapi kalau bisa dimanfaatkan, beliau bilang, ‘Saya oke, boleh, bagus,’” ungkap Purbaya.
Respons Istana
Dukungan serupa datang dari Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut evaluasi anggaran oleh Menkeu adalah langkah yang wajar dan harus dilakukan.
“Belanja pemerintah itu harus optimal. Kalau serapannya belum maksimal, menjadi kewajiban untuk mendorong pelaksanaan program di kementerian tersebut,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9).
Ia menambahkan Presiden Prabowo memberi perhatian khusus pada optimalisasi anggaran dan meminta kementerian mencari solusi atas hambatan serapan.
Akan Sisir K/L
Sejak awal menjabat, Purbaya sudah menegaskan akan menyisir penyerapan anggaran di setiap K/L. Dalam rapat perdananya bersama DPR RI pada 10 September 2025, ia menyatakan siap mengirim tim khusus untuk mempercepat program yang lambat.
“Akan saya sisir, bagian lambat akan kami percepat,” tegasnya.