Luhut BP: Amerika Tanpa Indonesia Tidak Bisa Penuhi Kebutuhan Mobil Listrik

VIRALNEWS.ID - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Salah satu fokus pembicaraan antara kedua kepala negara adalah potensi perdagangan produk nikel antara Indonesia dan AS, sebagai bahan utama untuk produksi baterai kendaraan listrik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa kesepakatan terkait komoditas mineral penting atau Critical Mineral Agreement (CMA) ini melibatkan proses negosiasi yang panjang antara kedua negara. Namun, Luhut menegaskan bahwa kesepakatan ini memiliki signifikansi besar bagi kedua belah pihak.

"Amerika memahami dengan jelas bahwa tanpa Indonesia, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan nikel sebanyak sebelas kali lipat dari jumlah mobil listrik yang mereka rencanakan pada tahun 2030," ujar Luhut, seperti yang dikutip dari akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, pada Senin (20/11/2023).

Luhut juga menyebut bahwa ia telah berbicara dengan dua pembantu dekat Joe Biden, yakni Amos Hochstein dan Jack Sullivan. Dalam pembicaraan tersebut, Indonesia menegaskan niatnya terkait pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020.

"Intinya sebenarnya adalah menjelaskan bahwa Indonesia melihat ini sebagai suatu masalah kelangsungan hidup. Kami tidak melarang seluruh bijih nikel, tapi setelah beberapa proses turunan tertentu, kami ingin menikmati nilai tambahnya hingga keturunan kedua atau ketiga," tambahnya.

Misi utama Jokowi dalam kunjungannya ke Amerika adalah untuk membahas potensi kerjasama perdagangan mineral penting (Critical Mineral Agreement) guna mendukung produksi baterai kendaraan listrik. Hal ini menjadi krusial karena Washington DC telah menerapkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) yang menjadi kendala bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama di sektor baterai kendaraan listrik.

Untuk mendapatkan setengah dari kredit pajak, sebagian mineral penting dalam baterai kendaraan listrik harus diproses di Amerika Serikat atau di kelompok negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement - FTA). ***