VIRALNEWS.ID - Produsen mobil listrik BYD berharap pemerintah kembali memberikan insentif kendaraan listrik pada 2026. Pasalnya, insentif yang berlaku saat ini dipastikan berakhir di penghujung tahun 2025 dan tidak akan diperpanjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana melanjutkan insentif tersebut. “Insentif tahun depan tidak ada, karena industrinya sudah cukup kuat,” ujarnya di Tangerang baru-baru ini.
Saat ini, industri otomotif masih menikmati beberapa insentif, termasuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 10% untuk kendaraan listrik. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025, yang memberi potongan PPN untuk kendaraan listrik produksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.
Jika insentif tidak diperpanjang, BYD khawatir hal itu akan menjadi tantangan ketika mereka mulai merakit kendaraan listrik di Indonesia pada awal 2026. Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengatakan perkembangan kendaraan listrik (EV) di Indonesia sangat pesat. Dalam dua tahun, penetrasi EV di pasar domestik meningkat dari 2% menjadi 12%.
“Capaian ini tidak akan terjadi tanpa dukungan pemerintah,” ujar Eagle dalam acara Media Gathering di Sentul, Bogor.
Eagle menegaskan bahwa BYD berkomitmen mengembangkan ekosistem EV di Indonesia dan akan mengoperasikan pabrik di Subang, Jawa Barat, pada kuartal pertama 2026. Meski pertumbuhan penjualan EV saat ini banyak terjadi di kota besar seperti Jakarta, ia menilai minat konsumen di daerah juga terus meningkat.
Eagle juga menyoroti tantangan industri otomotif Indonesia pada 2024 dan 2025, ketika penjualan kendaraan secara umum mengalami penurunan. Meski demikian, penjualan mobil listrik terus menunjukkan tren positif dan mampu memberikan kontribusi terhadap total volume industri.
“Untuk peningkatan produksi, kami masih membutuhkan waktu. Produksi EV tidak bisa cepat karena kami juga harus menciptakan ribuan lapangan kerja di sektor manufaktur,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Eagle menyebut BYD membutuhkan dukungan pemerintah pada 2026, termasuk keberlanjutan insentif kendaraan listrik. “Kami berharap insentif untuk EV dapat diperpanjang,” ujarnya.
