Perluasan Kebijakan Ganjil Genap hingga Tangerang Raya untuk Kurangi Polusi Udara

VIRALNEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas di Istana Negara yang menghasilkan keputusan untuk meluaskan kebijakan ganjil genap guna mengurangi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat termasuk Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

Dalam rapat yang diadakan pada Senin, 28 Agustus 2023, diputuskan bahwa wilayah Tangerang Raya, termasuk Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, akan menerapkan kebijakan ganjil genap serupa dengan yang telah berlaku di Jakarta.

Langkah ini diambil untuk mengatasi permasalahan polusi udara yang semakin memburuk, terutama di jalur-jalur menuju DKI Jakarta.

Al Muktabar, Penjabat Gubernur Banten, mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan mengikuti pola ganjil genap yang diterapkan di Jakarta.

Dengan membatasi kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat, diharapkan emisi gas buang kendaraan dapat dikendalikan, membantu mereduksi tingkat polusi udara.

"Saat berkaitan dengan wilayah metropolitan, kami akan memperkuat dan meluaskan penerapan ganjil genap, khususnya pada jalan-jalan yang menghubungkan ke DKI Jakarta, sesuai dengan arah kebijakan yang ada di sana. Langkah ganjil genap ini menjadi salah satu solusi potensial dalam menangani jumlah besar emisi gas buang dari kendaraan bermotor," jelas Al Muktabar.

Selain itu, Al Muktabar juga mengajak sektor industri di wilayah Tangerang Raya untuk ikut berperan dalam mengurangi polusi.

Ia mendorong agar industri-industri tersebut memasang alat scrubber pada cerobong asapnya guna mengurangi emisi gas berbahaya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memeriksa industri-industri tersebut untuk memastikan langkah ini efektif dalam mengurangi polusi udara.

Menurut Al Muktabar, ada sekitar tujuh industri di kawasan Tangerang yang akan diperiksa dan didorong untuk menerapkan teknologi scrubber.

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan bahwa tidak akan ada perluasan kebijakan ganjil genap menjadi 24 jam.

Heru menyatakan bahwa langkah tersebut memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat dampaknya terhadap aktivitas masyarakat di Ibu Kota.

"Saya tidak akan memperluas ganjil genap menjadi 24 jam. Hal itu harus dipertimbangkan secara matang," ujar Heru di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Minggu (27/8/2023).