Menakar Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia

Perwakilan Kementerian Perindustrian RI, Andi Komara mengatakan sejatinya, pemerintah dan pelaku industri paham industri pertahanan nasional sangatlah unik karena konteks menciptakan produk pertahanan sangatlah kompleks seperti pesawat yang melibatkan banyak subkomponen yang tidak dapat semua berada di satu lokasi.

Diungkapkan saat ini impor alat pertahanan di Indonesia telah mencapai angka yang signifikan, terutama untuk keperluan perang, karena industri pertahanan dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan. namun sebanyak 144 produk telah memperoleh sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

“Produk-produk termasuk amunisi berat dan munisi ringan, telah mencapai nilai TKDN di atas 25% untuk pengadaan pemerintah. Dalam mengatasi ketergantungan pada impor, upaya pemerintah juga dilakukan untuk mendorong industri non-pertahanan mendukung industri alat pertahanan, seperti Industri galangan kapal dan sektor dirgantara di Indonesia juga mendapat sorotan,” ujar Andi.

Selain itu, Andi Komara juga membahas perhatian pemerintah pada industri non-pertahanan untuk mendukung industri alat pertahanan, dengan fokus pada industri galangan kapal, sektor dirgantara, dan perkembangan pesat industri drone di Indonesia.

“Pemerintah juga memberikan perhatian pada industri drone yang dinilai berkembang pesat. Lebih dari 300 industri drone telah muncul, menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Meskipun mayoritas adalah UKM, mereka mampu membuat drone untuk berbagai keperluan, dari surveilans hingga keperluan militer," bebernya

Dengan berakhirnya FGD Forkominhan ini, Marsdya (Purn) Erris Herryanto berharap FGD ini dapat memberikan hasil diskusi dan pandangan dari berbagai pihak sehingga dapat menjadi landasan untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa depan.

Forum Komunikasi Industri Pertahanan (Forkominhan) menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendorong kolaborasi dan inovasi demi mencapai kemandirian industri pertahanan, berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan.

“Forkominhan selaku forum diharapkan dapat berkolaborasi mempererat hubungan baik bagi para pengguna dan juga dari industri pertahanan dan juga penentu kebijakan, hingga kita dapat merialisasikan kemandirian industri pertahanan pada masa-masa yang akan datang.” tutup Marsdya Erris Herryanto.