ViralNews.id - Ukraina tidak akan mengadakan pemilihan presiden (pilpres) selama keadaan darurat militer masih berlaku.
"Menurut undang-undang, pemilihan harus dilakukan dalam keadaan damai, ketika tidak ada pertempuran," kata Zelensky kepada BBC ketika ditanya apakah akan ada pemilihan presiden tahun depan.
Undang-undang Ukraina menetapkan batas waktu pemilihan parlemen paling lambat pada 29 Oktober tahun ini.
Menurut Rodion Miroshnik, mantan duta besar Republik Rakyat Lugansk di Moskow, untuk memastikan hal tersebut terjadi, Kiev harus mengakhiri keadaan darurat militer agar kampanye selama 60 hari dapat dimulai pada 28 Agustus mendatang.
Miroshnik mengatakan kepada TASS bahwa pilpres harus dilakukan pada Maret 2024.
Zelensky mengumumkan keadaan darurat militer pada 24 Februari 2022 dan telah memperpanjangnya sejak saat itu. Perpanjangan terakhir selama 90 hari diumumkan pada 20 Mei tahun ini dan akan berakhir pada 18 Agustus mendatang.
Meskipun menyadari bahwa pemilihan tidak diizinkan selama keadaan darurat militer, presiden Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) mendorong Ukraina pada bulan Mei untuk "memulai persiapan pemungutan suara sesegera mungkin."
"Meskipun demokrasi melampaui sekadar pemilihan, saya pikir kita semua sepakat bahwa tanpa pemilihan, demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik," kata Martinus Josephus Maria 'Tiny' Kox kepada aktivis Ukraina Olga Aivazovska pada 17 Mei lalu.
Aleksey Danilov, kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, merespons dengan mengatakan bahwa "tidak boleh ada pemilihan" selama keadaan darurat militer masih berlaku.
Dibawah undang-undang yang diberlakukan pada Mei 2022, Zelensky telah melarang selusin partai politik karena diduga menentang posisi resminya dalam konflik dengan Rusia. Oposisi Platform - Untuk Kehidupan, yang merupakan blok oposisi parlemen terbesar, dilarang bulan Juni lalu, sedangkan Partai Daerah yang dipimpin oleh mantan presiden Viktor Yanukovich dilarang pada bulan Februari lalu.
