VIRALNEWS.ID, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti sejumlah kebijakan sektor keuangan Indonesia, termasuk penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia (BI), di tengah proses negosiasi pengurangan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
Sorotan ini disampaikan Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) dalam laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis akhir Maret 2025.
Dalam laporan tersebut, USTR menilai kebijakan sistem pembayaran Indonesia menjadi salah satu hambatan perdagangan dari total 59 negara mitra.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Peraturan BI No. 19/8/PBI/2017, yang mewajibkan semua transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin dari BI.
USTR juga menyoroti adanya pembatasan kepemilikan asing maksimal 20% pada perusahaan yang ingin memperoleh izin switching untuk berpartisipasi dalam GPN.
Selain itu, Peraturan BI No. 19/10/PADG/2017 mewajibkan perusahaan asing menjalin kemitraan dengan perusahaan switch GPN lokal, serta mendukung pengembangan industri dalam negeri dan transfer teknologi.
Pada Mei 2023, BI juga mewajibkan kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN, termasuk untuk penerbitan kartu kredit pemerintah daerah.
“Perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan baru tersebut akan membatasi akses penggunaan opsi pembayaran elektronik asal AS,” tulis USTR dalam laporannya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa isu GPN turut menjadi bagian dari negosiasi tarif impor antara Indonesia dan AS.
Pemerintah, kata Airlangga, telah melakukan koordinasi dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menanggapi masukan dari AS.
“Juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Perekonomian RI, Sabtu (19/4/2025).