"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mencatat dengan peralihan dari motor berbasis BBM ke motor listrik, maka diperkirakan subsidi BBM dari pemerintah bisa dihemat mencapai Rp 32,7 miliar per tahunnya," lanjut Bamsoet.
Selain penghematan subsidi BBM, program kendaraan listrik juga bisa meningkatkan penjualan listrik PT PLN hingga 15,2 Giga Watt hour (GWh) per tahun.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum dan Waketum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia ini mencapai 2,2 juta kendaraan listrik pada tahun 2025, dan 13 juta kendaraan listrik pada tahun 2030.
Sedangkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) mencapai 31.859 unit, dan pembangunan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) mencapai 67.000 unit.
"Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia berpotensi membuka peluang baru dalam industri otomotif. Dengan meningkatnya permintaan untuk kendaraan listrik, Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai pasok global bagi produksi baterai dan komponen kendaraan listrik lainnya," terang Bamsoet.
Hal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki cadangan mineral penting untuk pembuatan baterai, seperti nikel.
"Konsultan asal Amerika Serikat McKinsey & Company memperkirakan perputaran uang pada pasar kendaraan listrik global akan mencapai USD 2.5 triliun pada tahun 2030, dan Indonesia memiliki kesempatan emas untuk memanfaatkan potensi ini," pungkas Bamsoet. (bs)