Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pada tanggal 3 Maret 1946 terjadilah peristiwa revolusi sosial besar-besaran secara serempak di Sumatera Timur.
Kesultanan Kotapinang turut menjadi korban dari peristiwa revolusi sosial tersebut.
terjadi penjarahan, pembakaran istana dan pembunuhan terhadap sultan dan para kerabat kesultanan.
Pada tanggal 7 Maret 1946 Yang dipertuan Besar Sultan Ma'moer Perkasa Alamsyah meninggal dunia, menjadi korban dari peristiwa revolusi tersebut. Setelah meninggalnya Yang dipertuan Besar Sultan Ma'moer Perkasa Alamsyah, pada tahun 1946 Kesultanan Kotapinang masuk dalam bingkai NKRI, namun belum memiliki seorang kepala adat bergelar sultan,” Urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pada tanggal 14 Januari 2024, empat raja dari wilayah Kesultanan Kotapinang yaitu Raja Musa Hidayat, Dzurryat Raja di Si Sumut; Raja Syahrial Nasution, Dzurryat Raja di Pinang Awan; Raja Khailuddin.
Lalu, Dzurryat Raja di Air Merah dan Raja Darmansyah, perwakilan Raja Distrik di Kotapinang, berkumpul dan bermufakat. Hasilnya, disepakati mengangkat Tengku Irvan Bahran Bin Tengku Mohammad Anwar bin Tengku Long Moestafa ibni Sultan Moestafa Ma'moer Perkasa Alamsyah menjadi Yang dipertuan Besar Sultan Kotapinang.
Kesultanan Kotapinang memiliki sejarah panjang yang jika tidak diangkat dan dikemukakan dalam momentum adat bisa jadi akan terlupakan oleh generasi muda.
“Tentunya kita tidak ingin, generasi muda bangsa kita semakin tercerabut dari akar budayanya, semakin abai dan lalai terhadap adat budayanya sendiri, karena terbawa arus modernitas zaman dan globalisasi,” pungkas Bamsoet. (hengki)