VIRALNEWS.ID - Pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada Senin (24/7) lalu di tepian pantai Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Beredar kabar bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan penentuan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.
Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ahmad Mabruri, mengklarifikasi bahwa pihaknya sepenuhnya menyerahkan keputusan calon wakil presiden kepada Anies Baswedan. Mabruri menyatakan PKS akan mengikuti kesepakatan yang telah ditentukan.
Namun, dia menegaskan bahwa hingga saat ini, nama Susi Pudjiastuti belum pernah dibahas secara resmi mengenai kemungkinan mendampingi Anies sebagai cawapres.
"Pencarian cawapres sudah diserahkan ke Mas Anies. PKS ikut kesepakatan saja," ujar Mabruri kepada wartawan pada Rabu (26/7/2023).
Pertemuan Anies dan Susi dianggap sebagai ajang temu kangen sekaligus silaturahmi, mengingat kedekatan hubungan mereka yang pernah menjadi menteri dalam kabinet pertama Presiden Jokowi.
Mabruri mengatakan bahwa kunjungan Anies ke kediaman Susi di Pangandaran adalah hal yang biasa dan hanya Anies yang dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait tujuan pertemuan tersebut.
"Pertemuan itu mesti ditanya langsung ke mas Anies. Mungkin Mas Anies lagi mencari kriteria cawapres yang tepat," tambah Mabruri.
Pertemuan hangat keduanya terlihat diabadikan melalui unggahan Anies di akun Instagram-nya @aniesbaswedan. Dalam unggahan tersebut, Anies mengundang pengikut media sosialnya untuk menyampaikan salam kepada Susi di kolom komentar.
Perbincangan mengenai kemungkinan duet Anies-Susi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 pun ramai di kalangan pengikut media sosial Anies. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian resmi terkait hal tersebut.
Pertemuan hangat di tepian pantai Pangandaran ini memperkuat spekulasi tentang dinamika politik jelang Pilpres 2024, di mana nama-nama potensial untuk posisi cawapres terus menjadi sorotan publik.
Meskipun demikian, semua keputusan akhir masih bergantung pada partai politik dan mekanisme seleksi yang berlaku.
