VIRALNEWS, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, membantah adanya pembicaraan terkait penetapan darurat militer di Indonesia. Menurutnya, proses penerapan status tersebut memiliki tahapan yang panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Sampai sekarang saya belum dengar (rencana darurat militer). Tentunya apabila melaksanakan darurat militer tuh tahapannya panjang,” ujar Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Ia menegaskan, penerapan darurat militer tidak bisa serta-merta dilakukan. Dudung mencontohkan pengalaman di Aceh, di mana sebelum diberlakukan darurat militer, pemerintah terlebih dahulu menetapkan tertib sipil, kemudian darurat sipil, baru darurat militer.
“Kalau langsung darurat militer, ada skala prioritas yang harus dipertimbangkan,” katanya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu juga menekankan bahwa keputusan penetapan darurat militer memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Apabila itu pun dicanangkan, pasti harus sesuai dengan keputusan DPR,” tegasnya.
Dudung menambahkan, kehadiran TNI di sejumlah lokasi aksi saat ini adalah untuk membantu Polri dalam pengamanan, bukan sebagai langkah menuju darurat militer. (lil)
