VIRALNEWS, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa Adies Kadir tidak lagi menerima hak-haknya sebagai anggota DPR RI setelah dinonaktifkan oleh partai.
"Pak Adies sampai dengan hari ini beliau nonaktif dan tidak mendapat hak-hak apa pun," ujar Bahlil kepada wartawan di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (6/9/2025).
Bahlil menjelaskan, hak-hak yang dimaksud mencakup seluruh tunjangan dan gaji yang biasanya diterima setiap bulan. "Tunjangan, gaji, sama sekali (tidak menerima). Sambil berproses ya," tambahnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan pergantian antar waktu (PAW) untuk Adies Kadir, Bahlil enggan memberikan jawaban.
Adies Kadir, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR RI, dinonaktifkan oleh Partai Golkar pada 1 September 2025. Ia termasuk dalam lima anggota DPR yang dinonaktifkan terkait aksi demonstrasi di sejumlah wilayah sejak 25 Agustus 2025.
Empat nama lainnya adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Surya Utama (Uya Kuya).
Pencopotan Adies Kadir diduga dipicu oleh pernyataannya mengenai tunjangan DPR, termasuk tunjangan beras sebesar Rp12 juta per bulan yang kemudian ia klarifikasi.
Pernyataan lain yang menuai sorotan publik adalah perhitungannya soal biaya kos di daerah Senayan yang ia asumsikan Rp3 juta per hari. Menurut perhitungannya, tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan masih kurang karena biaya sewa yang diasumsikan mencapai Rp78 juta per bulan. (lil)
