VIRALNEWS.ID - Pemerintah Indonesia telah mengajukan usulan perubahan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, yang semula dijadwalkan pada bulan November, kini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September tahun yang sama.
Usulan ini telah menjadi perbincangan utama dalam rapat yang dihadiri oleh Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan niatnya untuk menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada 2024.
Setelah mendiskusikan usulan ini, Komisi II DPR RI menyatakan pemahaman terhadap pandangan pemerintah mengenai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Perppu terkait Pilkada 2024.
Doli, salah satu anggota Komisi II DPR, menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan pembahasan mengenai Perppu Pilkada 2024 bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam rapat berikutnya.
Meskipun demikian, berdasarkan pandangan mayoritas fraksi dalam rapat tersebut, mereka menyepakati penjadwalan Pilkada menjadi bulan September 2024.
Mendagri Tito Karnavian memberikan alasan di balik percepatan jadwal Pilkada dengan menyebut bahwa hal ini bertujuan untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada tanggal 1 Januari 2025.
"Pertimbangan utama adalah agar ada waktu yang cukup hingga proses sengketa sebelum tanggal 1 Januari 2025, dengan waktu sekitar 3 bulan lebih untuk menyelesaikan proses rekapitulasi dan pleno penentuan pemenang," ujar Mendagri Tito.
