VIRALNEWS.ID - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengakui sebagai pelopor wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut tidak datang atas perintah dari siapapun, melainkan sebagai tanggapan terhadap hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.
"Bicara tentang tiga periode telah muncul di media, dengan klaim bahwa itu atas perintah seseorang. Saya ingin menyampaikan bahwa inisiatif mengenai penundaan pemilu tersebut berasal dari Bahlil Lahadalia, dan dapat ditemui di berbagai media massa," ungkap Bahlil dalam sebuah acara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/10/2023).
"Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah meminta agar usulan mengenai penundaan Pemilu 2024 diwujudkan. Saya kaget bahwa isu tersebut kembali diangkat, dan bahkan disebut sebagai perintah dari pihak tertentu," lanjutnya.
Bahlil menekankan bahwa ide yang dia kemukakan adalah tanggapannya terhadap hasil survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dalam situasi pandemi.
Ia juga memastikan bahwa tidak ada permintaan dari pihaknya untuk mengikuti usulannya mengenai penundaan Pemilu 2024, dan menganggap aneh jika isu tersebut diatribusikan kepada "Pak Lurah" atau pihak tertentu.
"Jika ide saya dianggap baik, silakan diikuti asal sesuai dengan konstitusi, dan jika tidak, tidak perlu diteruskan. Saat ini, perdebatan tersebut sudah berlalu, dan seharusnya tidak ada yang membicarakannya lagi sebagai perintah dari seseorang," tegasnya.
Bahlil juga meminta agar tidak ada pihak yang disalahkan atas wacana tersebut, dan menjelaskan bahwa ide tersebut semata-mata berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan.
"Jadi, jika ada yang harus disalahkan dalam masalah penundaan pemilu, itu adalah saya, Bahlil Lahadalia. Tidak ada yang lain yang harus disalahkan," pungkas Bahlil.
