VIRALNEWS.ID - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa tekanan yang dialami PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud tidak terbatas hanya pada pencopotan baliho.
Hasto menyatakan bahwa PDIP juga sedang menjalin komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan menjelang Pemilihan Presiden 2024.
"Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama. Ini agar demokrasi tetap pada jalurnya, yaitu rakyat yang mengambil keputusan, bukan elite. Hal ini perlu dibangun untuk menciptakan narasi bagi masa depan," ungkap Hasto dalam konferensi pers di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/11/2023).
Hasto juga menyentuh isu intervensi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Tekanan ada, terutama terkait dengan MK yang seharusnya sebagai lembaga yudikatif dapat diintervensi. Ini menjadi perhatian kita," tambahnya.
Sekretaris Jenderal PDIP ini menjelaskan bahwa tekanan tidak hanya terjadi pada partai politiknya tetapi juga pada dirinya sendiri, kader PDIP Adian Napitupulu, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa semangat perjuangan Ganjar-Mahfud tidak akan terpengaruh oleh tekanan tersebut.
"Tekanan-tekanan tersebut tidak akan melonggarkan semangat juang, apalagi dengan semangat dari Mas Guntur Soekarnoputra. Politik yang digerakkan oleh keyakinan untuk masa depan bangsa tidak bisa dibendung dengan intimidasi," tegasnya.
Hasto juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap tekanan dari luar negeri yang menyatakan adanya kemunduran dalam sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, politik yang jujur dan adil tidak bisa ditekan dengan intimidasi.
"Kami mendapatkan tekanan yang kuat dari luar negeri karena Indonesia sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tetapi kini dianggap mengalami kemunduran. Kami prihatin dengan kondisi ini," ujar Hasto.
Dia menegaskan bahwa masih ada waktu untuk melakukan koreksi guna mencegah tekanan dan bahwa tekanan yang semakin massif akan dihadapi dengan aksi balik berupa gerakan rakyat.
"Gerakan rakyat ini, dengan memasang baliho di rumah-rumah, menunjukkan bahwa kebenaran dan politik yang jujur tidak bisa dibendung oleh intimidasi," tandasnya.