Kinerja Lembaga Penegakan Hukum dalam Sorotan: Dampak Putusan MK Terhadap Kepuasan Publik

VIRALNEWS.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi sorotan di era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. Konsekuensinya, penurunan kepuasan publik terhadap kinerja rezim Jokowi-Maruf tercatat dalam rilis terbaru oleh Lembaga Indopol.

Survei Indopol yang dilaksanakan pada 6 hingga 12 November mengungkapkan bahwa 62,1 persen responden mengetahui putusan MK tersebut. Dari jumlah tersebut, 51,45 persen menyatakan ketidaksetujuan, sementara hanya 19,92 persen yang setuju.

Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistyanto, menjelaskan bahwa alasan utama ketidaksetujuan responden adalah dugaan unsur politis dan praktik nepotisme dalam putusan MK. Hal ini menunjukkan adanya perasaan ketidakpuasan terhadap objektivitas dan independensi lembaga penegakan hukum.

Selain itu, survei Indopol juga mencerminkan penurunan signifikan dalam tingkat kepuasan publik terkait pemberantasan korupsi. Angkanya turun sebesar 7,2 persen, menurun dari 60,48 persen pada bulan Juni 2023 menjadi 53,3 persen.

"Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen (dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen),” kata Ratno dikutip Selasa (28/11).

Melihat adanya penurunan pada kinerja lembaga penegak hukum, Ratno menganggap jika pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD punya peluang untuk membenahi carut marutnya lembaga penegakan hukum di Tanah Air. Apalagi rekam jejak Mahfud MD yang pernah menjadi Ketua MK dan kini menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Dalam paslon (capres-cawapres) ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menkopolhukam dia membentuk tim reformasi hukum di Kemenkopolhukam,” kata dia.

Sementara, Ketua PBHI Julius Ibrani pun menganggap jika pasangan Ganjar Mahfud bisa menjadi 'obat' yang cukup ampuh untuk menyehatkan kembali hukum dan politik di Tanah Air.

“Pilih sosok yang turun ke bumi dan yang berani ungkap kebobrokan. Mahfud memiliki rekam jejak dan pengalaman. Kita butuh orang yang berani ke depan,” kata Julius.