VIRALNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah sivitas akademika terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, kampus mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya sebagai bagian dari kebebasan akademik.
Dalam pernyataannya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024), Muhadjir menjelaskan, “Kampus memiliki kebebasan akademik dan mimbar akademik. Kebebasan akademik memberikan hak kepada sivitas akademika untuk mengungkapkan gagasan secara terbuka di antara sesama sivitas akademika.”
Lebih lanjut, Muhadjir menegaskan bahwa kebebasan mimbar akademik memungkinkan kritikan, saran, serta pengumuman hasil temuan, termasuk apresiasi terhadap pihak tertentu.
Hal ini merupakan hak utama guru besar sesuai dengan bidang keilmuannya untuk disampaikan kepada publik.
Sebagai mantan rektor, Muhadjir menyatakan penghargaannya terhadap kritikan atau saran dari dunia akademik. Menurutnya, pernyataan-pernyataan dari kolega-kolega kampus adalah bagian dari kebebasan mimbar akademik yang perlu dihormati.
Dalam konteks yang disuarakan oleh sejumlah sivitas akademika menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024), sebagian besar dari mereka meminta agar pemilu tersebut dilaksanakan dengan jujur dan adil.
Permintaan tersebut juga termasuk ajakan kepada aparatur pemerintah, mulai dari presiden hingga menteri, untuk menyatakan netral.
Seruan ini diungkapkan oleh berbagai sivitas akademika, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Andalas.
