VIRALNEWS.ID - Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia menjadi sorotan publik setelah pernyataan dari berbagai pihak, termasuk pejabat tinggi negara.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa Menteri Sosial, Tri Rismaharini, tetap terlibat dalam penyaluran bansos. Muhadjir menjelaskan bahwa semua data dan anggaran bansos berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk data penerima manfaat.
"Maka dari itu saya juga heran ada kesan Bu Mensos nggak ikut. Kalau yang dimaksud itu presiden membagi-bagi bansos itu kan sebetulnya juga begitu," kata Muhadjir.
Di sisi lain, Wakil Presiden Indonesia ke 10 dan 12, Jusuf Kalla, mengkritik metode penyaluran bansos yang dianggapnya melanggar aturan. Menurutnya, bansos seharusnya diberikan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan, bukan secara acak di tempat umum.
Selain itu, Kalla juga menyoroti timing pemberian bansos yang dianggap penuh muatan politis.
"Mengapa tidak di tanggal 20 Februari 2024 saja?" kata JK.
Sementara itu, Menteri Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah anggapan bahwa penyaluran bansos merupakan politisasi. Menurutnya, bansos merupakan bentuk kehadiran pemerintah dan merupakan program lanjutan dari program yang sudah berjalan sebelumnya.
"Ya seperti tadi saya katakan bahwa bantuan sosial itu bentuk kehadiran pemerintah," tegas Airlangga.
Pemberian bansos terus dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, untuk bantuan lanjutan kepada 123.963 penerima bantuan.
Airlangga menambahkan bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan program yang dilanjutkan hingga Juni mendatang.
