VIRALNEWS.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjadi sorotan tajam dalam film dokumenter berjudul 'Dirty Vote', yang menceritakan kinerja lemah dan diceritakan gagal ditulis dengan baik.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, memberikan tanggapannya terkait tuduhan tersebut.
“Saya menghargai kritik yang disampaikan, namun proses pengawasan masih berjalan, kami berupaya menjalankan tugas kami sesuai aturan yang berlaku. Saya ingin menegaskan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, namun tentu kami juga membutuhkan dukungan dari dalam perspektif masyarakat mereka,” ujar Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada hari Minggu (11/2).
Rahmat menegaskan, Bawaslu telah menguraikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dia juga mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik menjelang hari pemungutan suara.
“Kami mengimbau agar masyarakat menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik, terutama menjelang hari pemungutan suara. Kita semua berharap agar proses demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
“Namun demikian, kami juga menghargai hak konstitusional masyarakat dalam berekspresi dan berpendapat, sebagaimana hak dan kewajiban Bawaslu yang dijamin oleh undang-undang,” imbuhnya.
Sebagai informasi, film dokumenter 'Dirty Vote' baru saja dirilis pada hari ini.
Film tersebut menampilkan pernyataan dari tiga pakar hukum, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, yang membahas dugaan kejadian dalam pemilu kali ini.
Salah satu isu yang dibahas adalah terkait tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat dalam kampanye.
Menurut Bivitri, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian Bawaslu sebagai lembaga pengawas.
“Semua bentuk izin yang diotorisasi harus ditindak oleh Bawaslu. Itulah alasan kita membutuhkan lembaga pengawas yang kompeten dan independen,” ungkap Bivitri.
Feri Amsari juga mengkritik Bawaslu karena dianggap tidak mampu memberikan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran dalam pemilu.
“Bawaslu hanya memberikan sanksi teguran, padahal seharusnya ada sanksi yang lebih keras untuk mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran serupa di masa mendatang,” tegas Feri.
Dengan munculnya berbagai kritik terhadap kinerja Bawaslu, diharapkan lembaga tersebut dapat melakukan evaluasi mendalam dan melakukan perbaikan demi memastikan integritas dan kredibilitas pemilu yang akan datang.
