VIRALNEWS.ID - Ujang Komarudin, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, menyampaikan terhadap usulan hak angket yang bertujuan mengusut dugaan tayangan dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, usulan tersebut berpotensi diblok oleh koalisi yang ada di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ujang menilai bahwa kemungkinan pemblokiran tersebut semakin besar setelah Partai Demokrat resmi bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, bahkan diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Kelihatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan berbaring sebelum berkembang, akan diblok, ya akan dibendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin,” ujar Ujang kepada Liputan6.com pada Kamis (22/2/2024).
Menurut Ujang, pemerintah dapat menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi partai politik dalam kondisi yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan 03 agar bersatu dengan pemerintah.
"Macam-macam caranya, bisa mengajak mereka berkoalisi untuk nanti masuk koalisi Prabowo-Gibran, bisa juga mengatakan melakukan tekanan-tekanan. Ya banyak cara untuk memasukkan lawan politik begitu," jelas Ujang.
Lebih lanjut, Ujang mencatat bahwa hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tampak memiliki keinginan kuat untuk mendorong hak angket di DPR RI. Sementara itu, sikap NasDem, PKB, dan PPP masih belum jelas.
Kalau lihat dari konstruksi politiknya misalkan, PDIP mungkin bisa jadi keras mendorong hak angket. Tapi, Nasdem kan sudah bertemu dengan Jokowi kemarin bisa jadi nanti mendukung pemerintah, ungkap Ujang.
Lalu mungkin PKS akan mendorong hak angket, tapi PKB dan PPP tampaknya juga akan mendukung pemerintah sulit untuk bisa mendorong hak angket karena bisa ditekan, bisa punya masalah suatu saat nanti PKB dengan PPP kalau melawan kan begitu, tambahnya.
Ujang menekankan bahwa jika partai politik dalam kondisi 01 dan 03 tidak sepakat, kemungkinan terwujudnya hak angket DPR akan semakin tipis. Terlebih, Jokowi dinilai masih memiliki kendali kuat di parlemen.
Sebenarnya itu mekanisme politik, pasti akan bertarung secara politik dan adu kekuatan politik di parlemen. Dan ketika melihat kekuatan di parlemen saya melihat Jokowi ya masih kuat. Dia masih memegang kendali kekuasaan, tutur Ujang.
