VIRALNEWS.ID - Suasana rapat paripurna masa sidang ke-13 periode persidangan IV tahun 2023-2024 di DPR RI semakin memanas.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai NasDem tidak mendukung usulan hak angket yang diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PKS. Sebaliknya, PPP dan Partai NasDem memilih untuk tetap kompak dan tidak menyuarakan hak angket tersebut.
Dalam rapat paripurna yang dipantau oleh Jurnalis merdeka.com, Fraksi PKS menjadi yang pertama kali menyerukan hak angket.
Anggota DPR Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyoroti keinginan masyarakat agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi dugaan dan praduga masyarakat terkait sejumlah masalah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Sebagian masyarakat ingin DPR RI menggunakan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya perlu diingat bahwa Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia," ungkap Aus.
Dia menekankan pentingnya menjaga gelaran demokrasi agar berlangsung secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setelahnya, Anggota DPR Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, juga menyatakan dukungan terhadap usulan hak angket.
Luluk meminta agar DPR RI mengambil sikap tegas terhadap usulan tersebut. Menurutnya, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat, dan oleh karena itu, tidak boleh ada kekuatan yang mencoba merebut atau bahkan menghancurkannya.
"Pemilu harus berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak boleh satu pun pihak mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, meskipun mungkin terdapat hubungan keluarga atau relasi kuasa yang lain," tegas Luluk.
Ia menekankan bahwa pemilu tidak hanya dapat dipandang dari sisi hasil, tetapi prosesnya juga harus menjadi cerminan yang jujur dan adil.
Pernyataan ini menciptakan ketegangan di tengah-tengah sidang paripurna, di mana PPP dan Partai NasDem menunjukkan sikap yang berbeda dengan menolak mendukung hak angket.
