VIRALNEWS.ID - Kris Tjantra, Ketua Umum Relawan Ganjarist, memberikan tanggapan terhadap laporan Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Capres 03, Ganjar Pranowo, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut menyebutkan adanya dugaan gratifikasi yang terkait dengan Bank Jateng selama masa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Kris Tjantra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak mengubah pandangan masyarakat, terutama di Jawa Tengah, terhadap Ganjar Pranowo. Menurutnya, masyarakat di Jawa Tengah sudah cerdas dalam menilai kepemimpinan Ganjar selama dua periode sebagai Gubernur.
"Masyarakat kita sudah cukup cerdas ya bagaimana menilai khususnya di Jateng yang sudah merasakan bagaimana kepemimpinan Mas Ganjar sebagai Gubernur Jateng saat itu selama dua periode. Kita tahu bahwa rekam jejak Mas Ganjar bersih orangnya, dan beliau adalah sosok yang berintegritas," ujar Kris Tjantra.
Dia juga menunjukkan bahwa Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar sering mendapatkan penghargaan dari KPK, terutama terkait kepatuhan pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
"Penghargaan yang diberikan KPK saat itu bukan yang biasa. Jadi jelas di bawah kepemimpinannya Mas Ganjar, semua pejabat dan elemen perangkat daerah itu semuanya diawasi, dan beliau sangat kerasa kepada seluruh bawahannya saat itu untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme," tambahnya.
Kris Tjantra meyakini bahwa laporan IPW terkait Ganjar tidak akan terbukti. "Ganjarist sampai saat ini sangat yakin Mas Ganjar tidak terlibat dalam dugaan yang dilaporkan IPW. Beliau pemimpin yang sudah teruji rekam jejaknya. Kita bisa melihatnya," ungkapnya.
Sebelumnya, KPK telah menerima laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023, Supriyatno, dan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo, yang diadukan oleh IPW.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi lebih lanjut oleh bagian pengaduan masyarakat KPK.
