VIRALNEWS.ID - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons dengan santai mengenai sorotan terhadap netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres lalu yang dibahas dalam Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Airlangga, tidak ada masalah dengan sikap Jokowi menjelang Pemilu 2024.
Dalam pernyataannya, Airlangga menyatakan bahwa hampir semua pemimpin negara di dunia memiliki afiliasi politik, seperti mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Hal ini membuat wajar jika setiap pemimpin memiliki keberpihakan politik.
"Aktivitas tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Hampir semua pemimpin negara memiliki afiliasi partai politik, seperti Lee Kuan Yew dari PAP (Partai Aksi Rakyat) dan Joe Biden dari Partai Demokrat. Ini adalah hal yang biasa," ujarnya.
Airlangga juga menyatakan bahwa Jokowi sendiri adalah anggota dari sebuah partai politik. Namun, ia tidak secara spesifik menyebutkan partai politik Jokowi.
"Pak Jokowi adalah anggota partai politik yang jelas," ungkap Airlangga.
Netralitas Presiden Jokowi dalam konteks Pemilu 2024 menjadi fokus pembahasan dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, pada Selasa, 12 Maret 2024.
Seorang anggota dari Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye dari Senegal, mengajukan pertanyaan kepada perwakilan Indonesia yang hadir, terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Billy, menganggap pertanyaan anggota Komite HAM PBB mengenai urusan politik domestik Indonesia merupakan sebuah bentuk kritikan keras bagi pemerintah.
"Kita harus melihat hal ini sebagai kritikan keras bagi pemerintah, di mana isu yang semestinya menjadi isu dalam negeri menjadi sorotan internasional," ujar Billy saat dimintai konfirmasi pada hari Senin, 18 Maret 2024.
Billy juga menilai pertanyaan mengenai netralitas Presiden Jokowi merupakan sebuah teguran, dan oleh karena itu, ia menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk menanggapinya dengan serius.
