PDIP: Banyaknya Revisi Undang-Undang Awal Mula Pemerintahan Otoriter

Photo Author
- Kamis, 23 Mei 2024 | 09:25 WIB
Gilbert Simanjuntak
Gilbert Simanjuntak

VIRALNEWS.ID - Gilbert Simanjuntak, Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, mengkritisi maraknya revisi undang-undang menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Gilbert, perubahan banyak undang-undang secara bersamaan merupakan tanda awal pemerintahan otoriter. Ia menilai bahwa revisi ini berkaitan dengan distribusi kekuasaan pemerintahan mendatang.

"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa dengan cara yang tidak umum adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (22/5/2024).

Gilbert menegaskan, kondisi ini memberikan kesan bahwa pemerintahan mendatang berambisi untuk berkuasa dengan mengutamakan kepentingan partai politik pendukung, namun mengabaikan amanah dari rakyat.

"Kondisi ini sepatutnya menimbulkan alarm kewaspadaan pada masyarakat madani, karena seakan kembali ke kondisi sebelum reformasi 1998 yang banyak membutuhkan pengorbanan masyarakat," jelas Gilbert.

Untuk itu, Gilbert menyatakan perlunya penyeimbang yang kokoh dan tahan uji di luar pemerintahan. Penyeimbang tersebut, menurut Gilbert, berupa partai politik bersama dengan pilar keempat demokrasi, yaitu media massa.

"Ini akan menjaga pemerintahan tidak melenceng akibat terbelenggunya partai politik dan dikooptasi penguasa," ujarnya.

Gilbert menyebut, banyak contoh kehancuran demokrasi yang terjadi di tangan pemimpin yang terpilih secara demokratis. Mereka, menurut Gilbert, memulai kehancuran dengan cara merubah aturan.

"Ini bisa kita lihat pada Hitler, Chavez, Maduro (pengganti Chavez), dan kasus di negara Georgia, Hungaria, Nikaragua, Peru, Filipina, Polandia, Turki, dan Ukraina. Demokrasi mereka hancur dimulai dari kotak suara," katanya.

Gilbert menuturkan bahwa melindungi demokrasi diperlukan keberanian, kerendahan hati, dan kedewasaan. Politikus partai seharusnya tidak menggunakan kesempatan berkuasa demi kepentingan semata.

"Kemenangan pemilu seharusnya digunakan untuk memperbaiki kekurangan pemerintahan yang lama menjadi lebih baik, bukan menonjolkan nafsu berkuasa yang tertahan lama," pungkas Gilbert.

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Hillary.

Tags

Rekomendasi

Terkini

Dilaporkan Mabes TNI, Begini Respon Ferry Irwandi

Senin, 8 September 2025 | 21:34 WIB
X