VIRALNEWS.ID, Jakarta – Kepala Kantor Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, merespons pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait isu pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Menanggapi polemik yang berkembang, Hasan meminta semua pihak memberi ruang kepada para sejarawan untuk bekerja secara objektif dan ilmiah dalam penyusunan sejarah nasional. Hal ini disampaikannya di Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Hasan menegaskan bahwa penyusunan sejarah oleh Kementerian Kebudayaan harus melibatkan sejarawan yang kredibel dan tidak boleh dibayangi oleh spekulasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya memberi waktu kepada para ahli untuk mendalami fakta-fakta yang terjadi, serta menyerukan agar masyarakat turut mengawasi prosesnya secara terbuka dan kritis.
Menanggapi derasnya kritik publik di media sosial, Hasan menilai diskusi akademik harus lebih dikedepankan ketimbang perdebatan liar tanpa dasar.
"Kalau ada kritik dan masukan silakan, tapi kalau hanya pergunjingan di media sosial, ya kita anggap sebagai bacaan saja. Kalau mengerti sejarah, silakan berdialog dengan para ahli," ujarnya.
Sebelumnya, Fadli Zon menuai kritik keras usai meragukan keberadaan pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998.
Pernyataannya dalam sebuah wawancara publik dinilai menyesatkan dan menyakiti korban serta keluarga korban. Sejumlah aktivis mendesak Fadli untuk meminta maaf secara terbuka.
Menanggapi kritik itu, Fadli memberikan klarifikasi. Ia mengaku tidak bermaksud menihilkan penderitaan korban, namun menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan istilah “perkosaan massal” yang menurutnya harus dibuktikan dengan fakta kuat.
Ia juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan seksual, serta mengajak semua pihak mengedepankan akurasi sejarah demi menjaga nama baik bangsa. (lil)
