VIRALNEWS.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengutuk tindakan Rocky Gerung yang menyerang Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pernyataan Rocky telah menghasut masyarakat dan menghina kepala negara.
"Hari ini, kami menilai pernyataan bahwa Presiden sebagai 'bajinn yang tol' sebagai puncak dari kerusakan akhlak, degradasi nalar, dan kemandulan akal sehat. Rocky Gerung dengan sengaja berusaha menghasut masyarakat dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius, dan tidak bermoral," ujar Hasto dalam keterangan resminya, Selasa (1/8/2023).
Hasto menjelaskan bahwa PDIP menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi, dan sikap tersebut juga menjadi kultur kepemimpinan yang dianut oleh Presiden Jokowi.
Namun, Hasto menilai tindakan Rocky Gerung telah melampaui batas dengan menghina Presiden.
"Tindakan ini tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kritik, tetapi bahkan termasuk dalam ujaran kebencian. PDIP dengan tegas memprotes dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf," tegas Hasto.
"Kami menolak upaya memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun budaya demokrasi dengan menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai untuk mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak beradab," sambungnya.
Baca Juga: Partai Gerindra Sesalkan Pernyataan Rocky Gerung yang Diduga Hina Presiden Jokowi
Hasto menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Badan Bantuan Hukum untuk menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya yang selama ini telah diabaikan.
Tetapi semakin hari semakin tidak mencerminkan intelektualitasnya dengan pernyataan yang sembarangan.
"Presiden Jokowi bukan hanya Presiden Republik Indonesia, beliau adalah kader kami. Partai kami akan berdiri di depan untuk melindungi harkat dan martabat Presiden," tambahnya.
PDIP Perjuangan menilai pernyataan Rocky Gerung di hadapan kelompok buruh, terutama mengenai berbagai keputusan pemerintahan eksekutif dan legislatif Joko Widodo, sebagai hal yang tidak benar dan cenderung hanya bertujuan memprovokasi untuk menciptakan perpecahan.
"Kami diingatkan akan politik devide et impera yang dahulu digunakan oleh penjajah. Faktanya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya selalu mengedepankan dialog dan berjuang untuk meningkatkan produktivitas buruh dan kesejahteraan buruh," pungkas Hasto.