VIRALNEWS.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, HM Jusuf Kalla menyinggung pemerintahan di Indonesia mulai otoriter setelah 10 tahun.
Politisi dan elite PDIP Maruarar Sirait menilai pandangan JK itu kurang tepat.
"Berdasarkan survei tingkat kepuasan publik dan indeks demokrasi kita tinggi. Kepuasan publik ke Pak Jokowi sampai 80 persen lebih. Jadi tidak tepat kalau kemudian disebut otoriter. Kita bicara harus dengan fakta jangan subjektivitas," kata Maruarar kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).
Dia memahami tidak ada pemerintahan yang sempurna. Maruarar, yang akrab disapa Ara, juga menghormati pernyataan JK sebagai tokoh bangsa.
"Tetapi, berdasarkan data, saya percaya pemerintahan Pak Jokowi tidak otoriter. Karena, kalau otoriter, mana mungkin tingkat kepuasan 80 persen. Banyak yang suka mengkritik, seperti Rocky Gerung, juga kan tetap dipersilakan, tidak dibungkam," tegas Maruarar.
Sebelumnya diberitakan, JK mengungkit pemerintahan era Soeharto.
Menurutnya, di 10 tahun awal kepemimpinan Soeharto, sistem demokrasi berjalan baik, kemudian setelahnya menjadi otoriter.
JK lalu mengungkap pemerintahan saat ini sudah mulai ke arah demikian.
"Soeharto itu 10 tahun masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter. Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun muncullah, tentang macam-macam," kata Jusuf Kalla dalam 'Seminar Anak Muda untuk Politik', gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
JK lalu menyinggung aturan masa jabatan presiden yang hanya dua periode atau 10 tahun. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu upaya meminimalkan pemerintahan otoriter.
"Berbagai-bagai masalah, setiap 10 tahun itu, ya memang, itulah sebabnya kenapa UUD kita membolehkan presiden dan wapres itu hanya boleh dua kali, tidak boleh lebih, itulah 3 kali itu nggak bisa lolos karena itu UUD, bisa saja. Itulah situasi kira-kira perkembangan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa negeri kita," ungkap JK. (indra, dtk)