VIRALNEWS.ID - Kontroversi seputar tayangan azan di sebuah stasiun televisi yang menampilkan Bakal Calon Presiden (Capres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, terus memanas.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, telah mengomentari masalah ini dan menyatakan bahwa tidak ada yang salah dalam tayangan tersebut. Ia juga mempertanyakan sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menurutnya terlalu bermain politik dalam menyikapi isu ini.
Junimart Girsang menegaskan bahwa tayangan azan yang menampilkan Ganjar Pranowo adalah sekadar gambaran warga negara Indonesia yang pemeluk agama Islam, bukan sebagai calon presiden.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa Ganjar belum mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Dalam hal ini, tidak ada yang salah. Jika ini dihubungkan dengan politik, tindakan KPI terkesan sebagai bentuk ikut-ikutan berpolitik," kata Junimart seperti yang dilaporkan oleh Antara pada Selasa (12/9/2023).
Lebih lanjut, Junimart Girsang menjelaskan bahwa jika Ganjar telah mendaftar sebagai calon presiden, barulah tayangan tersebut bisa dinilai salah dan layak ditindak. Namun, menurutnya, penindakan seharusnya menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan KPI.
Politikus dari PDIP ini meminta KPI untuk tetap fokus pada tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyiaran yang bertanggung jawab mengawasi konten-konten yang melanggar norma, seperti SARA, adu domba, hoaks, judi online, dan pornografi.
"Ikuti saja aturan yang jelas. Jangan karena desakan politik, justru ikut-ikutan berpolitik," tandas Junimart.
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengumumkan bahwa mereka akan memanggil stasiun TV yang menayangkan Ganjar Pranowo dalam tayangan azan. Mereka sedang melakukan kajian terhadap masalah ini dan meminta klarifikasi dari lembaga penyiaran yang bersangkutan.
Aliyah, Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, meminta kepada semua pihak untuk bersabar dalam menghadapi perdebatan yang sedang berlangsung terkait Ganjar Pranowo dalam siaran azan.
Klarifikasi dari lembaga penyiaran diharapkan dapat memberikan klaritas terkait insiden ini.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah memulai kajian terkait isu ini. Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, menyatakan bahwa hasil kajian akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
Bawaslu memiliki waktu tujuh hari untuk melakukan kajian sejak ditemukannya dugaan pelanggaran terkait masalah ini.