VIRALNEWS.ID - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengungkapkan bahwa partainya menjunjung tinggi etika dalam berpolitik dalam menghadapi kemungkinan masuknya nama kader Partai Golkar, Ridwan Kamil, sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari pasangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
Said Abdullah menegaskan bahwa meskipun Partai Golkar berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama dengan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, PDIP tetap mempertahankan komunikasi dengan Partai Golkar.
Said mengatakan, "Kalau komunikasi dengan Golkar tetap kami bangun walaupun Golkar dengan KIM bersama Pak Prabowo, kami komunikasi tetap bangun."
Dalam konteks ini, Said Abdullah juga menegaskan bahwa jika PDIP nantinya memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil sebagai cawapres, mereka akan meminta izin terlebih dahulu kepada Partai Golkar.
"Bahwa pada akhirnya harus kulo nuwon, kalau memang RK ya pasti kulo nuwon. Kan begitu, kan tidak mungkin main slonong boy, itu bukan cara-cara PDIP," ujarnya.
Meskipun demikian, Said memastikan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi terkait siapa yang akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Said juga memprediksi bahwa Megawati akan mempertimbangkan suara publik dan nama-nama yang sering muncul di ruang publik dan media dalam proses pengambilan keputusan.
"Ibu Ketum itu kan melihatnya dari berbagai sisi kan, tidak mungkin apa yang menjadi diskursus publik, wacana publik tiba-tiba ibu Ketum jauh dari wacana yang menjadi wacana publik," tambahnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa partainya telah lama mempersiapkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024.
Doli menjelaskan bahwa Ridwan Kamil, yang baru bergabung dengan Partai Golkar, telah dipersiapkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Barat.
Doli menegaskan bahwa dalam konteks Pilpres 2024, Partai Golkar tetap mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto, sesuai dengan keputusan Munas dan Rapimnas.
Keputusan mengenai cawapres, menurut Doli, berada dalam wewenang Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dan pemegang mandat Munas dan Rapimnas.
"Kalau dalam konteks Golkar enggak pernah (mengusulkan RK jadi cawapres). Kalau dalam konteks Golkar, kami sudah punya perencanaan yang cukup lama dibahas, mulai dari target pilpres, target pileg, target pilkada, gitu. Nah, RK itu sampai saat ini masih masuk dalam perencanaan di pilkada," ungkap Doli.
Keputusan akhir mengenai cawapres dalam Pilpres 2024 akan menjadi kewenangan Airlangga Hartarto, yang akan mempertimbangkan dinamika politik dan kepentingan partai dalam menentukan pasangan calon yang tepat.