VIRALNEWS.ID - Partai Nasdem telah memberikan tanggapan terkait pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat malam, 13 Oktober 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut hanya merupakan silaturahmi biasa.
"Kami ingin menjelaskan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi biasa, tidak ada yang serius," ungkap Sahroni di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).
Pertemuan antara Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem, dan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat malam, 13 Oktober 2023, telah dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta.
Ari menyebut pertemuan tersebut sebagai silaturahmi biasa.
"Ya, mereka bertemu dari jam 19.15 hingga 20.00," kata Ari.
Meski begitu, Ari Dwipayana tidak memberikan detail terkait apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Surya Paloh telah bertemu dengan Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh menyatakan bahwa mereka membicarakan situasi politik yang saat itu relatif stabil.
Selain itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga mengekspresikan harapannya agar kasus hukum yang menimpa Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), tidak dijadikan isu politik.
Kabar penetapan status tersangka terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat setelah tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
"Kami ingin memastikan bahwa hukum tidak dipolitisasi. Ini adalah semangat kami," ujar Surya Paloh dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/10/2023).
Surya Paloh juga menegaskan bahwa Partai Nasdem akan terus berusaha untuk mencegah politisasi hukum, meskipun mereka bukan lembaga penegak hukum.
"Kami akan tetap menjaga dan berusaha agar tidak ada politisasi dalam penegakan hukum. Namun, kami ingatkan bahwa kami bukan penegak hukum, kami adalah sebuah partai politik," tandas Surya Paloh.
Beliau juga menambahkan, "Apakah ada jaminan bahwa penegak hukum tidak akan mempolitisasi kasus-kasus hukum? Ini adalah catatan di pinggir dan hal yang perlu diperhatikan dalam sejarah penegakan hukum."