VIRALNEWS.ID - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, secara tegas menyuarakan desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengundurkan diri dari jabatannya.
Desakan ini muncul akibat dukungan yang diberikan Budi Arie kepada salah satu calon presiden, yang dinilai melanggar prinsip netralitas seorang pejabat publik.
Menurut Hasanuddin, pejabat publik seperti Menkominfo seharusnya fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan bukan terlibat dalam mendukung calon presiden.
Menkominfo merupakan jabatan strategis yang memiliki potensi pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur.
Hasanuddin juga menyoroti kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dapat muncul dari sikap Budi Arie yang mendukung capres tertentu, terutama karena Kemenkominfo memiliki kemampuan untuk mengendalikan konten digital yang tersebar di masyarakat.
Menurutnya, hal ini berpotensi digunakan sebagai alat propaganda dan manipulasi informasi untuk memenangkan calon presiden yang didukungnya.
Lebih lanjut Hasanuddin mengungkapkan bahwa posisi Kemenkominfo sangat penting dalam menentukan kualitas Pemilihan Presiden (Pilpres). Kementerian ini bertugas mengawasi konten internet agar tidak ada konten yang melanggar hukum yang beredar dan digunakan oleh masyarakat.
Namun, menurutnya, masih banyak konten yang merusak, merugikan rakyat, bahkan membahayakan negara. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Kemenkominfo dalam menjalankan amanat undang-undang.
Hasanuddin menegaskan, Kemenkominfo seharusnya berperan sebagai lembaga yang menjamin penyebaran informasi yang berkualitas dan melakukan komunikasi yang damai dalam proses Pemilu.
Namun menurutnya, Budi Arie justru menjadi bagian dari masalah kontroversi, perpecahan relawan Projo, dan pemicu dalam aktivitas politiknya.
Dia menutup pernyataannya dengan menyoroti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kemenkominfo sebagai agen komunikasi Pemilu yang berkualitas dan damai, khususnya jika pemimpinnya, Menteri Budi Arie, terlibat dalam kegiatan yang dapat memecah belah dan memprovokasi.
Desakan untuk pengunduran diri Budi Arie Setiadi dari jabatannya sebagai Menkominfo menjadi sorotan utama dalam kontroversi ini.