VIRALNEWS.ID - Pada Dialog Terbuka yang diadakan oleh Muhammadiyah, Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, diberikan penghargaan sebagai anggota kehormatan oleh organisasi tersebut.
Keputusan ini diumumkan oleh Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, yang mengonfirmasi bahwa Prabowo Subianto mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya dalam acara tersebut.
Mu'ti menjelaskan bahwa Muhammadiyah secara rutin memberikan anggota kehormatan kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang turut serta dalam Dialog Terbuka mereka.
Namun, ia juga menekankan bahwa Gibran Rakabuming, cawapres nomor urut 2, tidak mendapatkan penghargaan ini karena tidak hadir dalam acara tersebut. Gibran sendiri diketahui tengah menghadiri acara Ponpes Amanatul Ummah di Mojokerto.
"Kita memberikan anggota kehormatan kepada Pak Anies dan Gus Muhaimin dan juga kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan kepada Pak Prabowo. Seandainya datang, kita juga berikan kepada Mas Gibran," ujar Mu'ti di Gedung At-Tauhid Tower UMSurabaya pada Jumat (24/11/2023).
Mu'ti menegaskan bahwa pemberian anggota kehormatan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki komitmen dan integritas, serta menjalin kedekatan dengan Muhammadiyah.
Ia berharap langkah ini dapat memperkuat komunikasi politik antara Muhammadiyah dengan Prabowo Subianto, terlepas dari hasil pemilihan presiden nantinya.
"Kami berharap dengan diberikannya anggota kehormatan untuk Pak Prabowo, mudah-mudahan komunikasi politik antara Muhammadiyah dengan beliau, lalu terpilih menjadi presiden, atau kalau pun tidak terpilih menjadi presiden tetap terjalin dengan baik," ungkap Mu'ti.
Mu'ti menyayangkan ketidakhadiran Gibran dalam Dialog Terbuka di UMSurabaya, namun ia memahami kesibukan putra pertama Presiden Jokowi tersebut.
Ia menekankan bahwa meskipun Muhammadiyah memberikan kesempatan dan ruang untuk partisipasi, ketidakhadiran seseorang di luar kendali mereka.
"Eman-eman sebenarnya, kami sebenarnya sangat menyayangkan tapi itu semua sudah kita berikan kesempatan sudah kita berikan ruang bahkan jadwal pun kita sepakati untuk kita sesuaikan, tapi kalau sudah tidak datang its beyond your authority, sudah di luar otoritas kita," ujarnya.
Mu'ti juga menyadari bahwa masa kampanye sudah mendekati, dan mengundang Gibran pada periode ini memerlukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Misalnya Mas Gibran akan berdialog dengan Muhammadiyah, kami akan harus komunikasi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kalau sekarang memang belum masa kampanye. jadi kami menyelenggarakan dialog publik ini di kampus sebagai bagian dari dialog dan kajian ilmiah atas visi misi yang ditawarkan," tandas Mu'ti.