VIRALNEWS.ID - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyanggah tudingan tidak adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.
Jokowi dan Setya Novanto (kiri), Agus Rahardjo mantan Ketua KPK
Ari Dwipayana memberikan tanggapannya menyusul pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam sebuah acara talkshow yang mengklaim bahwa pada tahun 2017, Presiden Jokowi meminta agar kasus korupsi Setya Novanto dihentikan.
“Jika kita melihat fakta-fakta, proses hukum terhadap Setya Novanto pada tahun 2017 berjalan dengan baik, dan sudah ada pengadilan yang berkekuatan hukum pada saat itu,” ujar Ari Dwipayana di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Ari menjelaskan bahwa pada tanggal 17 November 2017, Presiden Jokowi menyatakan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK, dengan keyakinan bahwa proses tersebut akan berjalan dengan lancar.
Baca Juga: Wakil KPK Membenarkan Pernyataan Agus Rahardjo, Terkait Jokowi Mau Setop Penyelidikan Korupsi e-KTP
Terkait Revisi Undang-Undang KPK, Ari menegaskan bahwa inisiatif tersebut berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2019, bukan dari pemerintah.
Mari kita jelaskan bahwa Revisi UU KPK tahun 2019 adalah inisiatif DPR, inisiasi bukan pemerintah, dan ini terjadi dua tahun setelah ditetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, tegasnya.
Ari menambahkan bahwa pertemuan yang disebutkan oleh Agus Rahardjo tidak tercatat dalam jadwal resmi Presiden pada waktu itu.
“Dari pemeriksaan, pertemuan yang disebutkan tersebut tidak tercatat dalam agenda Presiden,” ucap Ari.
Sebelumnya, Agus Rahardjo, Ketua KPK periode 2015-2019, mengakui bahwa ia pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo dan diminta untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menyeret Setya Novanto.
Namun Ari Dwipayana menegaskan, hal tersebut tidak terjadi sesuai dengan catatan dan fakta yang ada.