VIRALNEWS.ID - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan pernyataan terkait netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Hasto menyatakan bahwa legacy atau warisan seorang presiden adalah memastikan jalannya pemilu secara jujur dan adil.
"Dalam tanggung jawab seorang pemimpin, termasuk presiden, adalah memastikan pemilu berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan mencegah perlakuan yang tidak adil. Hal ini juga mencakup upaya untuk memastikan netralitas aparatur negara, TNI, dan Polri," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (6/1/2024).
Pernyataan ini merupakan tanggapan Hasto terkait pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.
Hasto menegaskan bahwa berdasarkan Undang-undang, Presiden Jokowi diwajibkan untuk bersikap netral. Hal ini sejalan dengan harapan PDIP dan masyarakat.
"Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan, menurut Undang-undang dan norma-norma demokrasi yang baik, dituntut untuk bersikap netral. Ini merupakan harapan dari PDIP dan juga masyarakat," ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa jika pemimpin tidak bersikap netral, rakyat akan semakin cerdas menyampaikan sikap mereka. Gerakan dari arus bawah akan menjadi lebih besar ketika pihak yang seharusnya netral malah bersikap sebaliknya.
"Ketika ada pemimpin yang seharusnya bersikap netral, tetapi tidak, maka rakyat yang semakin cerdas akan menyampaikan sikapnya. Kita lihat ada ketua RT di Jawa Tengah yang berani melakukan perlawanan, ada Ibu Sinta di Unpad yang berani membela kepentingan mahasiswa," ungkap Hasto.
"Jadi, gerakan arus bawah ini justru akan semakin membesar ketika pihak-pihak yang seharusnya bersikap netral malah tidak bersikap netral," tambahnya.