VIRALNEWS.ID - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memberikan klarifikasi terkait isu realisasi program makan siang gratis yang disebut akan dilaksanakan pada tahun 2029.
Gibran menegaskan bahwa program tersebut akan difokuskan terlebih dahulu pada area 3 T, yaitu yang tertinggal, terdepan, dan terluar.
"Fokusnya ke area 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dulu," ujar Gibran dalam keterangannya kepada detikJateng pada Sabtu (17/2/2024).
Selain itu, ada kabar bahwa program makan siang gratis ini akan mengalami pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Gibran memastikan bahwa rincian realisasi program makan siang gratis yang menjadi unggulan Prabowo-Gibran akan dijelaskan secara lebih rinci.
"Nanti kami jelaskan (pemangkasan subsidi BBM), terkait anggarannya sasarannya, tenang saja. Saya belum dilantik sudah pada ribut, tenang saja nggih," tambah Gibran.
Meskipun demikian, Gibran menyatakan bahwa fokusnya saat ini adalah pada hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menjamin bahwa semua program kerja yang telah diumumkan akan dijalankan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Pokoknya ini fokusnya perhitungan real count. Untuk seperti itu, program-program pasti dijalankan, dikaji dengan baik, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas," kata Gibran.
Sebelumnya, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, membantah isu yang menyebutkan bahwa Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran baru akan terealisasi pada tahun 2029.
Budisatrio menegaskan bahwa program ini akan segera dijalankan setelah Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," ungkap Budisatrio dalam keterangan tertulis pada Jumat (16/2/2024).
Budisatrio juga menjelaskan bahwa program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas, dan diperkirakan mencakup 82,9 juta anak pada tahun 2025.